Muaro Sijunjung,- Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar Kampanye Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), yang diikuti oleh para Wali Nagari serta Operator Aplikasi Anak Tidak Sekolah dari seluruh nagari di Balairung Lansek Manih Kantor Bupati Sijunjung, Selasa (18/11/2025).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Sijunjung, H. Iraddatillah, S.Pt., didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung Puji Basuki, SP, MMA., serta Kepala Bidang PAUD, Delvianti Basri, SE, M.Pd,.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa kampanye ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sijunjung.

“Semakin sedikit anak yang tidak sekolah, maka semakin baik SDM masyarakat kita. Melalui proses verifikasi dan validasi data yang akan kita lakukan bersama, ke depan kita dapat mengambil langkah konkret untuk pengentasan ATS. Salah satunya dengan menggandeng BAZNAS Kabupaten Sijunjung, dan juga dengan pola bapak angkat, sebagai dukungan program,” ujarnya.

Usai pembukaan, kegiatan berlanjut dengan pemaparan materi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mengenai tata cara dan aturan pemanfaatan data serta aplikasi ATS yang ada pada laman https://ats.data.kemendikdasmen.go.id/. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan komitmen bersama antara Pemerintah Nagari dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyelesaikan proses verifikasi dan validasi data paling lambat pada awal tahun 2026, sehingga data yang akurat dapat digunakan untuk program-program penanganan ATS selanjutnya.

Dalam sesi diskusi, Wali Nagari Tanjung Bonai Aur Hendra Basri, A.Md. NL.P., yang hadir bersama Sisi Triyanti, A.Md., selaku Operator ATS menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas pelaksanaan kegiatan ini. Ia menuturkan bahwa program ATS sangat membantu Pemerintah Nagari dalam menekan angka anak tidak atau putus sekolah.

“Upaya ini akan meningkatkan kualitas SDM, yang pada akhirnya berdampak positif bagi kemajuan Nagari, Kecamatan, hingga Kabupaten. Tanggung jawab ini bukan hanya milik pemerintah daerah, tetapi harus menjadi kerja kolaboratif bersama Pemerintah Nagari,” ungkapnya.

Kampanye ini menjadi wujud keseriusan Kabupaten Sijunjung dalam memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan yang layak, merata, dan berkelanjutan.