Kumanis,– Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Sumpur Kudus menggelar sosialisasi Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1117/KPTS/SR.310/M/10/2025 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/KPTS/SR.310/M/09/2025, yang mengatur jenis, Harga Eceran Tertinggi (HET), serta alokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian Tahun Anggaran 2025 dan tahun 2026, dikantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Senin (24/11/2025).

Kegiatan ini berlangsung di Kecamatan Sumpur Kudus dan dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung yang diwakili oleh Yusuf selaku Koordinator Penyuluh Pertanian, Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung Sumiki Kamel (Komisi II, Fraksi PPP), Camat Sumpur Kudus Feri Yurnalis, S.STP, Kepala BPP Kecamatan Sumpur Kudus Afrizon, seluruh wali nagari se-Kecamatan Sumpur Kudus, pimpinan kios pengecer pupuk bersubsidi, serta pengurus kelompok tani dari berbagai nagari.

Dalam sambutannya, Camat Sumpur Kudus Feri Yurnalis, S.STP dan Kepala BPP Kecamatan Sumpur Kudus, Afrizon, menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian mengenai perubahan regulasi pupuk bersubsidi, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaannya di lapangan.

Materi utama yang disampaikan meliputi mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi, ketentuan terbaru terkait Harga Eceran Tertinggi (HET), serta pentingnya dokumen Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disusun oleh masing-masing kelompok tani. RDKK menjadi dasar utama dalam penetapan alokasi pupuk bersubsidi, sehingga kelompok tani diminta menyusun dokumen tersebut secara akurat, transparan, dan sesuai dengan kondisi riil kebutuhan di lapangan.

Perwakilan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung, Yusuf, SPKP., selaku Koordinator Penyuluh Pertanian, dalam pemaparannya menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah Daerah, penyuluh pertanian, Pemerintah Nagari, kios pengecer, serta kelompok tani agar distribusi pupuk bersubsidi berjalan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan sesuai aturan.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung, Sumiki Kamel, menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan kebijakan ini. Ia berharap seluruh pihak terkait dapat menjaga transparansi dan akuntabilitas, sehingga program pupuk bersubsidi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani dan mampu mendukung peningkatan produktivitas pertanian di Kecamatan Sumpur Kudus.

Kegiatan sosialisasi berlangsung interaktif dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang membahas berbagai kendala di lapangan, mulai dari pendataan petani, penyusunan RDKK, hingga penyaluran pupuk di kios pengecer.

Acara ditutup dengan makan siang bersama sebagai bentuk kebersamaan dan memperkuat sinergi antara seluruh pihak yang terlibat dalam mendukung ketahanan pangan dan kemajuan sektor pertanian di wilayah Kecamatan Sumpur Kudus.